 |
| AM Hendropriyono saat memberi sambutan di STHM. (Ardi/KILATCOM) |
JAKARTA, kilat.com - Merujuk dari perjalanan historisnya, perang menjadi cara penaklukkan untuk membangun hegemoni. Tak terkecuali perang Rusia-Ukraina yang berkecamuk sejak tanggal 24 Februari 2022. Invasi Moskow ini merupakan gejala Perang Hegemonik yang bertujuan menjungkir-balikkan tatanan dunia yang sudah mapan sedemikian lama.
Tujuan pembentukan hegemoni dengan cara berperang pernah digugat oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno dalam pidato monumentalnya pada Sidang Umum PBB 30 September 1960. Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) yang juga Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Jendral TNI (Purn) Prof Dr AM Hendropriyono,. S.T., S.H., M.H mengatakan, saat itu Bung Karno menyampaikan pidato yang berjudul 'To Build the World A New’ atau Membangun Dunia Kembali'
“Jika merujuk pada sejarah nasional Indonesia, maka tujuan tersebut pada hakikatnya tahun 1960 pernah pula dikumandangkan oleh Presiden Sukarno di depan sidang umum PBB ke XV dengan istilah To Build The World a New,” kata Hendropriyono dalam sambutan upacara Pembukaan Pendidikan Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Militer Angkatan X dan Hukum Kesehatan Angkatan IV Sekolah Tinggi Hukum Militer TA 2022-2023 di Gedung Sekolah Tinggi Hukum Mliter (STHM) Jakarta, Jumat (25/3/2022).
Perang bermula dari gerakan negara-negara yang menginginkan perubahan dengan menumbangkan status quo yang dinilai tidak adil, dan memulai tatanan kehidupan baru. karena keadilan merupakan ukuran keabsahan yang dituntut oleh umat manusia dalam kehidupan bersama.
“Setiap bangsa di manapun harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak sebagaimana setiap individu harus memperoleh hak seperti yang diperoleh oleh individu-individu lain dalam kehidupan bersama,” kata Hendropriyono.
Wujud keadilan terletak pada keserasian antara pemenuhan hak dan kewajiban yang dicapai melalui kepatuhan terhadap hukum dan pengenaan sanksi yang berimbang terhadap pelanggaran hukum. AM Hendropriyono menyebut titik keserasian itu berada di dalam keadaan normal, bukan disituasi perang yang semakin intensif. Ketika hukum diam terhadap tuntutan keadilan, maka yang akan berbicara adalah senjata.
Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) AM Hendropriyono meminta para prajurit hukum militer dan hukum kesehatan militer agar memposisikan keadilan secara netral dalam masyarakat dan menegakkan disiplin di kalangan militer untuk mencegah senjata yang berbicara.
“Apabila perang sedang terjadi dan sudah terjadi, maka tugas kalian adalah merapatkan barisan dalam Satuan Bantuan Administrasi (BanMin) Militer atau suatu Lembaga Sipil dengan kekuatan yang terkonsolidasi,” ucapnya.
AM Hendropriyono menuturkan perang fisik bersenjata baik secara rasional maupun logis akan membawa orang kepada serangkaian keadaan pertempuran, yang hukum apapun tidak lagi mempunyai daya rekat terhadapnya. Hal tersebut disebabkan hukum biadab pertempuran hanyalah keterpaksaan untuk membunuh atau dibunuh.
“Perbuatan yang dilakukan oleh orang dalam keadaan keterpaksaan seperti itu analog dengan euthanasia, yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan karena suara hati untuk mengatasi penderitaan pasiennya yang tak tertahankan dan tak mungkin lagi dapat terobati. Perbuatan yang demikian itu tetap merupakan suatu tindak pidana, tetapi pidana yang tidak dapat dikenai sanksi apapun,” tuturnya.
AM Hendropriyono bersyukur karena prakarsa Brig Jen TNI Dr Ateng Karsoma,STHM akan membuka program studi baru yaitu program Hukum Operasional, yang pada hakikatnya membahas tentang dorongan daya-paksa, yang menyebabkan prajurit sebagai petindak pidana tidak dapat dihukum.
“Karenanya maka fungsi korps hukum militer di seluruh dunia adalah membina hukum dan peradilan militer agar bilamana perang terpaksa harus berlangsung, prajurit tidak akan kehilangan kepercayaan diri dan negara tidak akan tersesat semakin jauh ke keadaan pertempuran,” pungkasnya. (Tengku Mazira Karmen)